BPS Jayawijaya Gandeng Pemda Percepat Pendataan Sensus Ekonomi 2026
WAMENA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya menggelar kegiatan akselerasi pendataan Sensus Ekonomi 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Aula Wio, Kantor Bupati Jayawijaya, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai upaya mempercepat capaian pendataan yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, M.AP, yang mengajak seluruh ASN untuk berpartisipasi aktif dalam mengisi data sensus ekonomi.
Plt. Sekda mengatakan BPS memberikan kesempatan kepada ASN yang belum mengisi data sensus untuk melakukannya secara bersama-sama melalui kegiatan ini. Menurutnya, kolaborasi antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya diharapkan mampu membantu pencapaian target pendataan di daerah.
Akselerasi pendataan Sensus Ekonomi 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Aula Wio, Kantor Bupati Jayawijaya, Kamis (27/8/2026).
Foto : Kominfo Jayawijaya
“Sensus ekonomi ini berlangsung hingga 31 Agustus. Hari ini BPS bekerja sama dengan pemerintah daerah menghadirkan ASN agar dapat mengisi data bersama sesuai indikator sensus. Harapannya target capaian sensus di Kabupaten Jayawijaya dapat terpenuhi,” ujar Tinggal Wusono.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya, Arther Ludwig Purmiasa, S.P., menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jayawijaya telah dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan tahapan persiapan yang sudah dilakukan sejak 1 Mei 2026.
Ia mengatakan pendataan mencakup 40 distrik dan 328 kampung/kelurahan di Kabupaten Jayawijaya dengan melibatkan sekitar 421 petugas sensus.
Meski masa pendataan tinggal beberapa hari, Arther mengakui progres pendataan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi geografis Jayawijaya yang sulit dijangkau serta masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat akibat kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai tujuan sensus.
“Tantangan terbesar kami adalah kondisi geografis dan masih adanya masyarakat yang belum memahami pentingnya sensus ekonomi. Padahal data yang benar akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang benar,” katanya.
Menurut Arther, hingga saat ini capaian pendataan di Kabupaten Jayawijaya baru mencapai sekitar 39 persen. Karena itu, BPS terus melakukan berbagai upaya percepatan, termasuk menggandeng Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui kegiatan pengisian data bersama ASN dan CPNS.
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya, Arther Ludwig Purmiasa, S.P.
Foto : Kominfo Jayawijaya
Ia menegaskan bahwa data sensus ekonomi menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat, Provinsi Papua Pegunungan, maupun Kabupaten Jayawijaya. Terlebih Papua Pegunungan sebagai provinsi baru membutuhkan data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan.
“Sensus ekonomi ini mendata usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar, sekaligus mendukung penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Semakin lengkap informasi yang diberikan masyarakat, semakin baik kualitas data yang dihasilkan,” jelasnya.
Arther juga mengimbau masyarakat yang belum mengikuti pendataan agar segera datang ke Kantor BPS Kabupaten Jayawijaya di Jalan Diponegoro Nomor 25 sebelum 31 Agustus 2026. Masyarakat diminta membawa dokumen dan informasi pendukung, seperti Kartu Keluarga, informasi kondisi tempat tinggal, penggunaan listrik, serta data pengeluaran dan pendapatan rumah tangga.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima di Indonesia sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986 dan diselenggarakan setiap sepuluh tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Statistik.
Melalui akselerasi bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, BPS berharap capaian pendataan dapat meningkat secara signifikan hingga mendekati target 100 persen sebelum masa pendataan berakhir. (Agris/Martina)
