Bupati Jayawijaya Hadiri Forum Koordinasi Kebijakan Ekonomi Khusus Papua di Timika
TIMIKA, 11 Mei 2026 - Bupati Kabupaten Atenius Murip, S.H.,M.H menghadiri kegiatan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Timika, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-Tanah Papua, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran pemerintah daerah.
Forum strategis tersebut mengusung tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Ekonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera.”
Bupati Jayawijaya saat mengikuti Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Timika
Foto : Media Pemkab Jayawijaya
Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan di Papua, terutama terkait implementasi kebijakan ekonomi khusus serta pengelolaan dana pembangunan daerah.
Dalam keterangannya, Bupati Jayawijaya menyoroti pentingnya pengelolaan dana Otonomi Khusus yang rencananya akan dikembalikan pemerintah pusat dengan nilai mencapai lebih dari Rp. 2 triliun.
Menurutnya, dana tersebut harus dikelola secara baik, transparan, dan tepat sasaran agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.
“Dana Otonomi Khusus yang akan dikembalikan oleh pemerintah pusat harus dapat diatur dan dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan sampai pendistribusian, sehingga penggunaannya benar-benar efektif sesuai fungsinya,” ujar Bupati Jayawijaya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana Otsus perlu dilakukan secara terstruktur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengawasan penggunaan anggaran.
Dengan demikian, program pembangunan yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua, termasuk daerah pegunungan.
Forum koordinasi tersebut juga menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat sebagai narasumber, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah membahas berbagai arah kebijakan serta program prioritas pembangunan Papua tahun 2026.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata di seluruh Tanah Papua. (Agris Wistrijaya/ Martina Matuan)
