Kementerian Polkam Gelar Rakor Percepat Penanganan Pascakonflik di Jayawijaya

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk membahas percepatan penanganan sosial pascakonflik di Kabupaten Jayawijaya, Selasa (11/8/2026).

Rakor yang berlangsung di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas surat permohonan Bupati Jayawijaya, Atenius Murip,S.H.,M.H., terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak konflik.

Rapat tingkat Eselon I itu dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Dr.Heri Wiranto,S.E.,M.M.,M.Tr.(Han), yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.

Heri Wiranto mengatakan, rakor tersebut menjadi langkah penting dalam menyelaraskan kebijakan dan mempercepat penanganan sosial pascakonflik melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta aparat keamanan.

“Rakor ini sangat penting untuk menyelaraskan langkah percepatan penanganan sosial pascakonflik di Jayawijaya melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta aparat keamanan guna mewujudkan proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan masyarakat terdampak yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Heri Wiranto.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto mewakili Menteri Polkam Djamari Chaniago saat memimpin Rakor Tingkat Eselon I bersama perwakilan kementerian dan lembaga, Komite Eksekutif Papua, Bupati Jayawijaua dan Wakil Bupati Lanny Jaya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (11/8). Rakor untuk menyelaraskan langkah percepatan penanganan sosial pascakonflik di Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Foto: Istimewa

Menurutnya, percepatan penanganan pascakonflik juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam amanat Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada 2 Februari 2026, pemerintah diminta memastikan implementasi hak asasi manusia diwujudkan secara nyata melalui peningkatan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Rakor tersebut bertujuan memastikan keterpaduan, komprehensivitas, dan keberlanjutan kebijakan serta langkah penanganan antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.

Selain mempercepat rehabilitasi permukiman dan fasilitas umum, pembahasan juga diarahkan pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, penguatan stabilitas keamanan wilayah, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan pascakonflik di Jayawijaya.

Rakor yang berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 17.20 WIB itu turut membahas berbagai pertimbangan teknis, termasuk skema pembiayaan dan efisiensi anggaran, aspek hukum penanganan konflik sosial, serta pembagian peran kementerian dan lembaga yang akan terlibat langsung dalam proses pemulihan.

Dari hasil pembahasan, peserta rakor merumuskan lima poin penting. Pertama, negara harus hadir secara nyata dalam proses pemulihan masyarakat terdampak melalui penguatan keamanan, rehabilitasi dan rekonstruksi, pelayanan dasar, serta pemulihan sosial dan ekonomi.

Kedua, diperlukan penguatan koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta pemangku kepentingan terkait untuk menyinkronkan langkah, program, dan pembiayaan penanganan pascakonflik.

Ketiga, diperlukan kejelasan leading sector dan pembagian peran antarinstansi agar penanganan dapat berjalan efektif, terarah, dan tidak terjadi tumpang tindih program.

Keempat, percepatan validasi data korban, pengungsi, kerusakan sarana dan prasarana, penerima bantuan, serta kebutuhan di lapangan menjadi hal penting sebagai dasar penyusunan rencana aksi dan penganggaran yang tepat sasaran.

Kelima, stabilitas politik, keamanan, dan perdamaian wilayah harus terus dijaga melalui deteksi dini, pengamanan yang terukur, pendekatan dialogis, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat guna mencegah terjadinya konflik berulang.

Rakor tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Turut hadir perwakilan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.

Usai rakor, Bupati Jayawijaya Atenius Murip bersama Ketua Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Dr.Velix Vernando Wanggai,S.IP.,M.P.A., serta Wakil Bupati Lanny Jaya, Fredi Ginia Tabuni,S.T., menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Polkam yang telah memfasilitasi pertemuan lintas kementerian dan lembaga tersebut.

Mereka berharap seluruh poin yang telah dirumuskan dalam rakor dapat dikawal dan ditindaklanjuti secara bersama-sama guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak konflik yang terjadi di Wamena pada Mei 2026.

“Kami sangat mengharapkan Bapak Menko Polkam dan ibu serta bapak perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir dalam pertemuan ini mengawal poin-poin hasil rapat. Hal ini sangat penting karena menjadi prioritas bersama kami untuk memastikan pemulihan berjalan dengan baik dan mencegah munculnya konflik baru di Wamena,” kata Atenius Murip.

Bupati Jayawijaya dan Wakil Bupati Lanny Jaya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan dan jaminan keamanan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung di wilayah terdampak.

Atenius Murip turut mengharapkan dukungan seluruh masyarakat Papua Pegunungan, khususnya masyarakat Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Yahukimo, agar seluruh proses pemulihan berjalan aman dan damai. (Agris Wistrijaya/Martina Matuan)