Pemerintah dan Tokoh Papua Pegunungan Sepakati Penghentian Konflik dan Penguatan Penegakan Hukum

Wamena – Pemerintah bersama pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, serta aparat keamanan menggelar rapat bersama guna membahas situasi keamanan dan kondisi sosial masyarakat di wilayah Papua Pegunungan, Sabtu (16/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Lanny Jaya, Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, LMA, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur keamanan lainnya.

Rapat Bersama Pemerintah, Tokoh Masyarakat, tokoh Adat, Tokoh Agama dan Aparat membahasa situasi keamanan di papua pengungan

Foto:  Fransiska Endama

Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat menyepakati sejumlah poin penting terkait penanganan konflik dan upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan.

1. Konflik antar sesama Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Papua Pegunungan resmi dinyatakan berhenti mulai Sabtu, 16 Mei 2026. Massa dari masing-masing pihak yang terlibat konflik akan dipulangkan ke kabupaten asal mulai besok.
2. Seluruh pimpinan gereja, pemerintah, tokoh adat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat sipil diminta mengambil peran aktif dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaudaraan, persatuan, perdamaian, dan kasih sayang antar sesama.
3. Pemerintah di bawah koordinasi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk akan segera menyusun regulasi berupa perdasus dan perdasi guna memperkuat perlindungan hukum serta pencegahan konflik di masa mendatang.
4. Pemerintah menegaskan tidak akan lagi menerapkan pembayaran kepala dalam penyelesaian konflik. Seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, intelektual, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan terus membangun edukasi publik bahwa tidak boleh terjadi pembunuhan, peperangan, maupun pertikaian dengan alasan apa pun.
5. Masyarakat diimbau untuk kembali melaksanakan ibadah Minggu, 17 Mei 2026 dengan aman dan tenteram serta kembali menjalankan aktivitas seperti biasa mulai Senin.
6. Pemerintah juga menegaskan bahwa ke depan wilayah Papua Pegunungan akan mengedepankan hukum positif. Setiap pelaku maupun aktor di balik konflik akan diproses sesuai hukum yang berlaku, termasuk penangkapan, pengadilan, hingga proses pemidanaan.

Selain membahas situasi keamanan, rapat juga menerima laporan terkait musibah putusnya Jembatan Uwe yang mengakibatkan 33 korban jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 korban telah ditemukan, sementara 11 korban lainnya masih dalam proses pencarian.

Pencarian korban akan dilakukan selama lima hari oleh pihak netral yang terdiri dari Tim SAR dan TNI.

Sementara itu, terkait korban dalam konflik yang terjadi pada Jumat, 15 Mei 2026, proses pendataan korban mulai dilakukan oleh pihak kepolisian bersama lembaga pembela HAM. Aparat keamanan akan mendatangi rumah-rumah warga di sekitar Kali Uwe guna melakukan pendataan dan identifikasi korban.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, serta mendukung seluruh proses penanganan yang sedang dilakukan pemerintah dan aparat terkait demi terciptanya situasi yang aman dan damai di Papua Pegunungan. (Agris/Martina)