Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jayawijaya Pembahasan Raperda Non APBN Dan APBD

Wamena (Humas Pemda Jayawijaya) – Pembukaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jayawijaya masa sidang III Tahun 2012 dalam rangka pembahasan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun anggaran 2012, Pembahasan Raperda Non APBD Tahun 2012 dan Pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 digelar di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Jumat (28/09/12).

Rapat Paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Jayawijaya Simon Hilapok yang didampingi Wakil Ketua I, Agustina W Haluk dan Wakil Ketua II, Aleksandra Morin serta dihadiri oleh Sekda Jayawijaya, Benyamin Arisoy, SE, M.Si.
Sebelum sidang dimulai, Sekretaris Dewan membacakan surat mandat dari Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, S.Sos, SH, M.Par kepada Sekda untuk membacakan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012.
Bupati Jayawijaya dalam mandatnya yang dibacakan Sekda bahwa Rencana Perubahan APBN Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2012 dapat dijelaskan bahwa Pos Pendapatan terjadi kenaikan sebesar 4,29 persen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan dari Pendapatan Lain-Lain Daerah, Pos Belanja dengan kenaikan sebesar 6,91 persen yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Pos Pembiayaan.
Ditambahkan Bupati bahwa secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut masih didominasi oleh penerimaan dana-dana perimbangan dan bagi hasil dari pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam mendukung tercapainya kemadirian daerah dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik peranannya masih sangat kecil yakni hanya sebesar 4 persen dari total APBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012. Kondisi ini menuntut adanya inovasi, perbaikan sistem dan mekanisme pengelolaan PAD secara baik, efesien dan efektif.
Selanjutnya dikatakan bahwa semakin banyak kebutuhan/belanja daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka kondisi ini mencerminkan semakin tinggi kualitas dan kemampuan Otonomi Daerah serta semakin mandirinya suatu daerah dalam bidang keuangan daerah.  (yus Humas)

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top