Pemerintah Jayawijaya Tetap Mengoptimalkan Sumber-Sumber Pendapatan

Wamena – Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering kita kenal dengan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 320 ayat (1) yang menyatakan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD. Dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Demikian Sambutan Bupati Jayawijaya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo, S,Sos., M,Si., pada acara Pembukaan Rapat-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya Masa Sidang II Tahun 2016, Selasa (10/05).

Lebih lanjut dikatakan bahwa, dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015, kita masih dihadapkan pada kondisi dan tantangan yang sangat berat dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab.

Oleh karena anggaran daerah merupakan anggaran publik yang mencerminkan suatu kebijakan daerah, maka hasil pelaksanaanpun bagi pemerintah daerah wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam tahun anggaran 2015 lalu dijelaskan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya tetap mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, baik itu pajak maupun retribusi daerah, meskipun disana-sini masih terjadi penurunan target terhadap objek pajak maupun retribusi, karena masih terjadinya kesalahan dalam penetapan target tanpa mempertimbangkan kondisi dan situasi yang berkembang di masyarakat.

Selain materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015, pada masa sidang II tahun 2016 ini, Pemerintah Daerah juga telah mengirimkan beberapa rancangan peraturan daerah Non APBD ke DPRD, untuk mendapatkan perubahan dan persetujuan serta rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2016.

Untuk itu, beberapa rancangan perda Non APBD tersebut kirannya juga mendapatkan perhatian dari anggota DPRD karena ketentuan tersebut merupakan instrumen dasar dalam penyelenggaraan beberapa kewenangan termasuk didalamnya sebagai pijakan dalam penyusunan lembaga pemerintahan daerah yang harus selesai pada pertengahan tahun ini.

“Disadari bahwa, dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 telah terasa ringan karena dalam penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menganut anggaran berimbang, dan kondisi ini harus tetap dijaga sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan pada tahun-tahun yang akan datang,” harapnya. (Titus/Humas).

 

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top