Bupati Mengajak Semua Untuk Saling Bersinergi Sesuai Peran

 WAMENA - Laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 69 ayat (1) dan pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan keterangan pertanggungjawaban  memuat hasil  penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan disampaikan 1 (satu)  kali dalam 1 (satu) tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah 3 (tiga) bulan  setelah berakhirnya tahun anggaran.
Mencermati klausul pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang Mekanisme Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang memerlukan pembahasan secara internal oleh DPRD guna menghasilkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Demikian sambutan Bupati Jayawijaya pada acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jayawijaya dalam rangka Penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati  Jayawijaya tahun 2014 dan Penutupan Rapat Sidang Paripurna Masa Sidang Satu tahun 2015 yang dihadiri para MUSPIDA dan seluruh anggotan DPRD Jayawijaya di Gedung DPRD (11/05).
Mencermati klausul pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Mekanisme Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang memerlukan pembahasan secara internal oleh DPRD guna menghasilkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2014 merupakan penjabaran dari rencana kerja pembangunan daerah tahun 2014 atau turunan dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah dari periode 2013-2018 dan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017.
Pertanggungjawaban Bupati tahun 2014 dimaksudkan sebagai progress report tahun pertama dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Bupati dan wakil Bupati Jayawijaya periode 2013-2018 sekaligus sebagai wahana penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada masa mendatang.
Bupati mengajak  semua untuk saling bersinergi sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing. Akhirnya apa yang telah dicapai pada tahun ini, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan tertuang dalam RPJMD dapat dicapai dan dilaksanakan terhadap berbagai kekurangan, kelemahan, dan permasalahan yang ada
Sehingga tentunya pelaksanaan pembangunan tahun ini  akan dilakukan evaluasi untuk dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan untuk pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Rapat-rapat sidang tersebut juga di bacakan penyampaian pendapat dari fraksi-fraksi oleh pimpinan fraksi  dan setelah itu dilakukan penandatanganan SK (Surat Keputusan) DPRD Kab. Jayawijaya tentang catatan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Jayawijaya tahun 2014 dan dilakukan penyerahan SK DPRD Kab. Jayawijaya tentang catatan dan rekomendasi . (TTS/Hms)

 

 

 

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top