Di Jayawijaya Tercatat 10% Yang Yang Mempunyai Akta Nikah

     Wamena - Sebanyak  103 orang pasangan mengikuti Nikah masal di Aula Soska Wamena, peserta adalah anggota jemaat dari lima gereja diantaranya Gereja katholik berjumlah 11 orang, gereja Kristen injili 13 orang, Gereja Gidi 19 orang, Gereja Bethel Indonesia 18 orang Gereja Pentakosta 5 orang
   

Adapun dasar penyelenggaraan mengacu pada UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus propinsi papua, UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta Perda Kabupaten Jayawijaya No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan di kabupaten jayawijaya serta DPA SKPD Dinas kependudukan catatan sipil.
    Dalam sambutannya Bupati kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo. SH. MH. Yang diwakili Asisten I Sekda Drs. Chris Manuputty. MM.mengatakan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, kebijakan penataan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional.
   Upaya penataan administrasi kependudukan yang didukung oleh empat subsistem adalah, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan data secara konsekuen, terpadu berkelanjutan dari tingkat nasional sa,pai ke daerah.
Subtansi pencatatan sipil menurut pasal 34 undang-undang nomor. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebut bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa tentang yang dialami oleh seorang dalam register kepndudukan mencangkup pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak,perubahan nama. Data menunjukan bahwa kepemilikan akan akta pencatatan sipil berdasarkan peristiwa penting dikabupaten/kota diseluruh Indonesia  mencapai 405. Dan kepemilikan akta tercatat hanya 10% dari jumlah penduduk jayawijaya
   Dengan begitu ragamnya permasalahan maka pemerintah melalui mentri dalam negri telah menyampaikan surat edaran kepada para gubernur dan bupati/kota no. 470/327/SJ Tanggal 17 januari 2014 perihal perubahan kebijakan yaitu bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang semula diwajibkan aktif adalah penduduk,diubah menjadi yang aktif adalah pemerintah melalui petugas dengan jemput bola atau pelayanan  keliling.

 

 

 

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top