Kementan dan PUPR Jayawijaya Bersinergi Cetak 700H Sawah untuk Rakyat
WAMENA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk menjaga ketahanan pangan di setiap kabupaten/kota di Papua, salah satunya di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Pemerintah berencana akan membuka lahan sawah seluas 700 hektar. Program Cetak Sawah untuk Rakyat (CSR) ini merupakan kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jayawijaya, Markus Kenelak, mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan dokumen bersama para penyedia, dalam hal ini para pemilik alat berat yang akan bekerjasama membuka lahan sawah.
“Jadi konstruksi yang akan dibangun yakni membuat jaringan sekunder, irigasi sekunder, primer dan tersier, membuat pematang sawah, dan membuat jalur petak,” kata Kadis PUPR Markus Kenelak, Selasa (28/7/2026).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jayawijaya, Markus Kenelak
Foto : Vina Rumbewas
Setelah semua pembangunan konstruksi rampung barulah lahan tersebut akan diserahkan ke Dinas Pertanian untuk dapat mulai ditanami padi.
Hanya tambah kadis PUPR, pihaknya belum berhasil mendapat kesepakatan harga yang cocok dengan penyedia.
“Harga per hektare itu 35 juta. Itu yang dipersoalkan teman-teman penyedia, karena di wilayah gunung kayaknya nilai itu kecil. Kami konsultasi dengan pusat dan teman-teman balai, hasilnya nilai ini sudah tidak bisa ditambah karena sudah sesuai RAB” ungkapnya.
Meski demikian, program CSR ini dipastikan akan tetap dillaksanakan.
Program Cetak Sawah untuk Rakyat (CSR) yang bersumber dari APBN ini, merupakan program Kementerian Pertanian, dimana pemerintah akan mengolah lahan sawah milik masyarakat dan hasilnya akan dikebalikan lagi kepada masyarakat.
“Dalam waktu dekat kami sudah di lapangan, kami sudah sepakat. Teman-teman penyedia ini yang punya alat berat, jadi mereka ini sangat menentukan, sehingga kita harus komunikasi baik dengan mereka,” tuturnya.
Tambahnya, keluhan dari pihak penyedia tentu tidak dapat diabaikan karena pekerjaan ini dibutuhkan alat berat.
“Jadi delapan distrik yang akan ditanami ini sudah ditentukan oleh teman-teman di dinas pertanian, dan lokasinya ada di delapan distrik, diantaranya distrik Hubikosi, Walelagama, Siepkosi, Usilimo, Maima, Musatfak, dan Silokarnodoga,” (Vina Rumbewas/ Martina Matuan)
