Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Bahas Penyelesaian Konflik Perang Suku di Jayawijaya

Wamena, 17 Mei 2026 — Pemerintah Daerah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka penyelesaian konflik perang suku antara Suku Lany dan Suku Yali yang terjadi di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, sejak 06 hingga 15 Mei 2026.

Rapat Koordinasi terkait Penyelesain Konflik Persang suku di Jayawijaya.

 Foto : Media Bupati Jayawijaya

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Jhon Tabo, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, serta Bupati Yahukimo Didimus Yahuli. Turut hadir pula unsur Forkopimda, TNI-Polri, serta pimpinan OPD terkait.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membahas sejumlah langkah strategis dalam penanganan dampak konflik sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Adapun beberapa poin penting yang menjadi hasil pembahasan dalam rapat tersebut antara lain:

1. Peninjauan dan Pembangunan Kembali Jembatan Gantung

Kementerian terkait akan melakukan peninjauan terhadap jembatan gantung di Kampung Logonoba yang ambruk akibat konflik perang suku guna dilakukan pembangunan kembali demi menunjang akses transportasi masyarakat.

2. Pendataan dan Pembangunan Rumah Warga

Pemerintah akan melakukan pendataan serta pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat aksi perang suku antara kedua kelompok masyarakat tersebut.

3. Pembaruan Data Korban Jiwa

Pemerintah Daerah diminta untuk terus melakukan pembaruan data dan identitas korban jiwa kepada pihak kementerian sebagai bagian dari proses penanganan dan pelaporan resmi.

4. Pertemuan Rutin Bersama Aparat Keamanan

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu melaksanakan pertemuan rutin bersama aparat keamanan guna memantau perkembangan situasi keamanan wilayah serta mengambil langkah antisipasi secara cepat dan terukur.

5. Penyusunan Perdasus dan Perdasi

Majelis Rakyat Papua (MRP) didorong untuk segera menyusun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang mengatur terkait penanganan dan pencegahan konflik perang suku di Papua.

Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan, persatuan, serta menahan diri dari segala bentuk tindakan yang dapat memperkeruh situasi demi terciptanya kedamaian dan stabilitas di Kabupaten Jayawijaya. (Agris/Martina)