Bupati Sepegunungan Tengah Bahas Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah

Bukan Lagi Wacana, Tapi Bakal Diwujudkan

WAMENA – Sepuluh bupati Pegunungan Tengah masing-masing bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington Wenda, bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S. IP, bupati Tolikara DR.(HC) John Tabo, MBA, bupati Yahukimo Ones Pahabol, SE, MM, wakil bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, penjabat bupati Nduga Benyamin Arisoy, SE, M.Si, penjabat bupati Puncak Drs. L.A. Boling, penjabat bupati Yalimo Drs. W.D. Siep, penjabat bupati Mamberamo Tengah David Pagawak, S. Sos, dan sekda Lany Jaya Doren Wakerkwa, SH sepakat untuk membentuk Provinsi Pegunungan Tengah dengan ibukotanya Wamena. Hal itu terungkap dalam pertemuan Asosiasi Bupati Sepegunungan Tengah yang dipusatkan di gedung Sosial GKI Betlehem Senin (22/2) siang.

“Sikap itu kami lakukan karena sejak Irian Jaya (Papua sekarang) berintegrasi ke pangkuan ibu pertiwi, pembangunan daerah pesisir dinilai lebih cepat maju dan berkembang disegala bidang bila dibandingkan dengan pelaksanaan pembangunan dikawasan pegunungan tengah yang  banyak didiami masyarakat pedalaman.

“Kondisi ini terus berjalan sampai di era otonomi khusus dan terjadi kesenjangan sosial yang sangat menyolok, padahal pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembangunan dikawasan pegunungan tengah, namun dalam kenyataannya tak pernah dinikmati oleh masyarakat pegunungan tengah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari provinsi Papua,” tegas John Tabo yang mendapat aplaus dari peserta.

Dengan terbentuknya provinsi Pegunungan Tengah, orang gunung/pedalaman akan dapat mengatur daerah dan menentukan nasibnya sendiri tanpa harus tergantung kepada orang lain. “Sudah saatnya orang gunung bangkit dengan semua potensi yang dimilikinya, untuk mengangkat harkat dan martabatnya sejajar dengan saudaranya yang lain di Indonesia,” ujarnya.

Pembentukan asosiasi itu sendiri bertujuan untuk mensinergikan rencana pembangunan dan mengoptimalkan beban pembiayaan untuk pembangunan kerja sama antar kawasan pegunungan tengah, pemprov Papua dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Hal yang paling utama pembentukan organisasi ini adalah program jangka pendek, untuk memutuskan secara bertahap mata rantai penyebab ketertinggalan pembangunan diwilayah pegunungan tengah yang didukung alokasi anggaran yang fokus dan multi years pada program kegiatan yang sifatnya akan memberikan dampak multiplayer efect disegala bidang,” ujarnya.

Pada tahun 2008 terjadi defisit, Papua Barat mendapat dana 700 Milyar dan provinsi Papua hanya mengelola dana senilai 300 Milyar, sementara pelaksanaan Otsus 2002-2008 dana yang dialokasikan untuk pegunungan tengah hanya 150 Milyar atau 5 % dari total pendapatan sebesar 2,8 Trilyun. Untuk dana segar (fresh money) di tahun 2008 yang mencapai 15 Trilyun, namun untuk kawasan pegunungan tengah hanya dialokasikan 1,1 Trilyun atau 7,54 %, padahal dana 40 % yang dikelola oleh Pemprov Papua mendekati 1 Trilyun yang tidak dapat dideteksi penjabaran program kegiatan dan lokasinya yang dilaksanakan disetiap kabupaten,” ujarnya.

Dana infrastruktur yang berasal dari APBN dan menjadi tanggungjawab pemprov Papua yang pelaksanaan kegiatannya disetiap kabupaten terkesan tidak menjawab kebutuhan yang sebenarnya. “Ditinjau dari aspek kualitas dan pengendalian justru sangat jauh dari tujuan dan sasaran yang diharapkan,” tegas John Tabo.